PENAJAM - Wacana pembangunan pelabuhan alternatif di kawasan Nenang, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mendapat tanggapan dari DPRD PPU. Pemerintah daerah dinilai perlu mempertimbangkan kembali prioritas pembangunan dengan melihat fasilitas pelabuhan yang sudah tersedia.
Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor menyebut pembangunan pelabuhan baru harus mempertimbangkan waktu dan kesiapan proyek, terlebih rencana tersebut masih membutuhkan sejumlah tahapan sebelum dapat direalisasikan.
“Kalau memang itu ingin dibangun, kita kan harus mengingat dulu ini terakhirnya 2009, sementara ini sudah 2026 akhir. Cukup nggak dengan waktu itu,” ujarnya, Senin (7/9/2026).
Ia menilai pemerintah sebaiknya tidak menghabiskan energi untuk rencana yang belum memiliki kepastian, sementara fasilitas yang sudah ada masih membutuhkan pengembangan.
“Daripada nanti habis energi kita memikirkan yang belum pasti, yang ada saja seharusnya dikelola dengan baik,” katanya.
Salah satu yang dinilai perlu menjadi perhatian adalah Pelabuhan Benuo Taka di Buluminung. Pelabuhan tersebut saat ini memang sedang dibenahi Pemkab PPU untuk mendukung layanan logistik menuju kawasan IKN.
Menurutnya, pengembangan Buluminung tidak hanya berkaitan dengan aktivitas kepelabuhanan, tetapi juga dapat diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.
“Yang di Buluminung itu butuh revitalisasi, butuh pengembangan. Kenapa itu yang sudah konkret yang nggak kita kembangkan,” katanya.
Ia menyebut pengembangan kawasan dapat dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti pergudangan maupun kegiatan usaha lainnya.
“Kalau dia mau bangun saja pergudangan di situ, tangki timbul, yang kita bisa sama-sama dapat. Artinya pemerintah provinsi juga dapat uangnya, kabupaten juga dapat,” ujarnya.
Menurutnya, aktivitas tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih cepat karena tidak perlu menunggu pembangunan pelabuhan baru terealisasi.
“Kalau ini ya masih angan-angan karena belum ada wujudnya, pembebasan juga belum ada,” katanya.
Ia menegaskan, bukan berarti pembangunan pelabuhan alternatif ditolak. Namun, menurutnya, fasilitas yang sudah ada dan konkret perlu lebih dahulu dimaksimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan daerah. (Adv)