SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda menyoroti masih terbatasnya akses data dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai dapat menghambat fungsi pengawasan lembaga legislatif. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan keterbukaan data menjadi hal penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang objektif dan berbasis fakta.
Menurutnya, hingga saat ini DPRD masih mengalami kesulitan memperoleh sejumlah dokumen penting dari beberapa OPD, termasuk data dari badan usaha milik daerah seperti Perumdam Tirta Kencana. Ia menyebut salah satu data yang beberapa kali diminta adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Namun, permintaan tersebut disebut belum sepenuhnya dipenuhi.
“Kalau keputusan tidak berbasis data, tentu bisa menimbulkan asumsi atau kesalahpahaman. Karena itu kami membutuhkan data yang jelas agar pembahasan lebih objektif,” ujarnya.
Iswandi menegaskan Komisi II DPRD tidak ingin menjalankan fungsi pengawasan hanya berdasarkan informasi sepihak maupun dugaan tanpa dasar yang kuat.
Menurutnya, setiap pembahasan bersama OPD seharusnya didukung data yang valid dan terverifikasi agar pengawasan berjalan secara profesional dan tepat sasaran. Karena keterbatasan akses tersebut, DPRD terkadang harus mencari data pembanding dari sumber lain untuk kemudian diklarifikasi kembali kepada OPD terkait.
Ia menilai kondisi tersebut bukan situasi ideal dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung akuntabilitas lembaga pemerintah.
Selain itu, Iswandi mengingatkan minimnya transparansi berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat apabila persoalan yang sama terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Namun seluruh fungsi tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan data yang terbuka dan akurat dari seluruh perangkat daerah.
Di tengah tingginya perhatian publik terhadap kinerja pemerintah daerah, DPRD juga kerap menjadi pihak yang ikut disorot ketika muncul persoalan pelayanan maupun tata kelola pemerintahan.
Karena itu, ia berharap seluruh OPD dapat membangun kerja sama yang lebih terbuka dengan DPRD demi menciptakan pengawasan yang efektif serta pelayanan publik yang lebih baik di Kota Samarinda. (Adv/FA)