PENAJAM - Anggota Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, menyoroti kondisi daerah yang masih ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi penerimaan DBH yang belum normal ikut memengaruhi kemampuan daerah menjalankan berbagai kegiatan.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan nasional yang berdampak terhadap daerah-daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap DBH, termasuk PPU.
“Kurang berani untuk mengakui bahwa daya beli masyarakat dampak daripada kebijakan yang secara nasional itu yang membuat daerah-daerah, khususnya Penajam yang memang ketergantungan DBH, tentunya sangat mempengaruhi,” ujarnya, Selasa 15/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut kemudian berhadapan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Akibatnya, ruang daerah untuk menjalankan kegiatan yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat menjadi semakin terbatas.
“Dana yang sampai sekarang tidak normal, ya pasti efisiensi. Ditambah efisiensi, akhirnya seperti ini,” lanjutnya.
Jamaluddin menilai kebijakan pusat tersebut bukan sepenuhnya salah, tetapi penerapannya dinilai kurang sesuai dengan kondisi daerah yang sangat bergantung pada DBH.
“Kalau saya katakan terus terang, ini kebijakan pusat yang kurang pas, bukan salah, tetapi lebih tepatnya kurang pas karena akhirnya semua daerah, terutama yang ketergantungan, itu betul-betul merasakan,” jelasnya.
Ia juga menyinggung persoalan pembagian hasil yang menurutnya belum memberikan porsi penerimaan yang cukup bagi daerah. Kondisi tersebut, kata dia, semakin membebani keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.
“Sementara kita ini bicara bagi hasil juga enggak adil, yang diambil kecil sekali yang kita dapat dan tidak semuanya. Jadi bayangkan ya, daerah harus ngutang,” lanjutnya.
Kondisi penerimaan DBH yang belum normal dan kebijakan efisiensi anggaran tersebut turut menjadi tantangan bagi PPU dalam menjaga ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. (Adv)