PENAJAM – Kebutuhan kontingen Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026 menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Pemerintah Kabupaten PPU mengusulkan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk mendukung keikutsertaan daerah pada ajang olahraga tingkat provinsi yang akan digelar di Kabupaten Paser. Namun, alokasi tersebut masih menunggu hasil pembahasan dan persetujuan dalam Perubahan APBD 2026.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan usulan tersebut masih dalam proses sehingga nominal akhirnya belum dapat dipastikan.
“Kalau untuk alokasi kurang lebih besarannya usulan Rp5 miliar-an lah, tapi kita ini masih dalam proses usulan. Mudah-mudahan disetujui nanti di perubahan APBD karena kita masih dalam proses penyelesaian perubahan APBD,” ujarnya, Selasa (22/9/2026).
Menurut Muhajir, dukungan anggaran tersebut diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kontingen selama mengikuti Porprov di Kabupaten Paser. Kebutuhan itu tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pertandingan, tetapi juga kebutuhan dasar para peserta selama berada di lokasi pelaksanaan.
“Secara alokasi karena memang kebutuhan-kebutuhan ini tentu banyak item rinciannya, terutama untuk makan minumnya, kemudian untuk tempatnya di sana dan sebagainya,” lanjutnya.
Dalam rancangan penganggaran, kebutuhan Porprov akan ditempatkan melalui Dinas Pendidikan PPU. Sementara itu, rincian mekanisme belanja masih menjadi bagian dari pembahasan bersama DPRD.
“Kalau mekanisme belanja Porprov memang tadi itu adalah melekat di Dinas Pendidikan, nanti belanja-belanjanya ada di Dinas Pendidikan. Begitu yang sudah kita sepakati dan diskusi kan,” ungkapnya.
Di sisi lain, pembahasan anggaran tersebut dikejar tenggat waktu karena persetujuan Perubahan APBD 2026 memiliki batas akhir. Pemerintah daerah bersama DPRD harus menyelesaikan persetujuan sebelum 30 September.
“Di perubahan paling lambat 30 September kan sudah wajib persetujuan APBD. Kalau melewati itu berarti nggak ada perubahan APBD, melewati 30 September,” jelasnya.
Muhajir menegaskan, meski nominal anggaran Porprov masih dalam tahap pembahasan, kegiatan tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang diperhatikan pemerintah daerah karena melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
“Ini tentu menjadi perhatian pemerintah karena event-nya provinsi dan semua kabupaten kota ikut, tentu ini menjadi prioritas untuk kita diskusikan,” pungkasnya. (Adv)